<b>Apakah Caleg Kita Sudah Mendidik?</b>

Biasanya calon pemilih tidak akan terlalu peduli apakah caleg yang dipilihnya itu mumpuni apa tidak di bidangnya. Masalahnya banyak calon pemilih yang mengatakan, <i>“Ah bingung mau milih caleg yang mana, abisnya calegnya banyak banget!”.</i> Kebingungan ini tidak hanya ditemui pada calon pemilih pemula yang baru berumur 17 tahun, tetapi terjadi juga pada mereka yang pernah ikut berpartisipasi dalam memberikan hak pilihnya pada tahun 2009 yang telah lewat. Asumsi yang muncul adalah bisa jadi banyaknya peningkatan calon pemilih apatis karena banyak kita temui tingkat kenorakan poster-poster kampanye yang bertebaran di sepanjang jalan, dipaku di pohon atau ditempel di jendela-jendela angkot. Perhatikan saja, jarang ada caleg yang menuliskan program singkat di posternya, kebanyakan hanya kalimat-kalimat jargon yang janggal dan aneh. Tak jarang sengaja jargon yang bersifat iklan hanya untuk menarik perhatian calon pemilih daripada menyajikan poster yang bersifat mendidik. Alih-alih membuat calon pemilih tertarik yang ada hanya menjadi bahan<i> joke</i> di sosial media karena kenorakan posternya membuat perut terpingkal-pingkal.

Politik itu kotor kata kebanyakan orang. Bahkan aturan seringkali hanya teks yang mudah dilanggar di lapangan. Dalam konteks politik dan moral berkampanye. Moral tampaknya hanya dijadikan angin lalu yang tidak penting. Karena yang penting kampanye harus meriah dan hingar bingar, kalau bisa toa mesjid pun kalah nyaringnya. Ada saja laporan konser musik untuk memeriahkan kampanye diselingi dangdut dengan joget erotis secara terbuka, ditambah saweran uang dari caleg di depan mata. Dan anak-anak yang masih lugu dibiarkan hadir dan ikut menonton kekacauan perilaku orang dewasa yang tidak bertanggung jawab di atas panggung kampanye. Malah jadi ngeri dengan kelakuan caleg model begini. Berdasarkan laporan dari Bawaslu RI menyatakan bahwa <i>“12 partai politik melanggar kampanye pada hari pertama karena melibatkan anak-anak”.</i> Ada satu partai yang berdalih bahwa membawa anak-anak balita di bawa ke lapangan saat orangtuanya ikut kampanye dengan berdalih pendidikan politik untuk anak. Selanjutnya berita tersebut diralat bahwa anak-anak dibawa karena tidak ada pembantu di rumah.

Politik telah membutakan akal sehat bahwa areal kampanye politik harus steril dari anak-anak. Karena anak-anak di bawah usia 17 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tua dan orang dewasa karena kapasitas kognitif anak-anak belum memiliki kematangan nalar untuk memilah mana yang baik dan buruk. Jadi para caleg yang notabene adalah orang dewasa seharusnya melindungi anak-anak bukan malah membawa anak-anak ke areal kampanye yang penuh dengan teriakan suara yang terlalu hingar-bingar didengar anak-anak, peluh keringat, terlebih anak-anak harus melihat perilaku orang-orang dewasa yang sibuk dengan dunia politik. Dunia anak adalah dunia bermain. Orang dewasa seharusnya memiliki tanggung jawab membuat dunia anak yang menjadi damai dan tenang bukan menyuguhi anak-anak dengan hiruk-pikuk politik yang akan direkam di memori jangka panjang anak-anak yang masih belia.

<b> </b><b>Kriteria Tepat Caleg bidang Pendidikan</b>

Partai politik sering memasang caleg terkenal demi meraih suara yang besar. Padahal kualitas caleg tidaklah ditentukan karena kepopuleran yang luar biasa namun setelah menjadi anggota legislatif nihil praktik saat bekerja.

Lalu apa harapan kita terhadap kriteria caleg yang pantas kita pilih? Sedangkan fakta-fakta di atas adalah realitas yang direkam dalam persepsi publik. Melihat realitas di atas, terdapat masalah mendasar dari para caleg yaitu menyangkut integritas. Khususnya caleg di bidang pendidikan, yang bersangkutan haruslah memiliki integritas lebih karena kapasitas intelektual saja tidak cukup tanpa memiliki integritas moral. Kenapa? Karena caleg bidang pendidikan harus mampu memikirkan nasib masa depan anak bangsa puluhan tahun ke depan.

Oleh karena itu, harus kita tentukan sejak saat ini adalah sejumlah kriteria penilaian yang terukur pada diri caleg di bidang pendidikan, agar kita tidak terjebak dengan janji manis caleg yang hanya mampu berjualan konsep manis namun nihil praktik. Paling tidak, untuk kriteria caleg di bidang pendidikan kita memiliki beberapa kriteria penilaian, sebagai berikut:
<ol>
	<li>Integritas Moral</li>
</ol>
1.1.Indikator moral bukanlah bukti fisik seperti mencantumkan agama di KTP bahwa dia warga negara yang memiliki moral. Indikator moral adalah pengamalan perilaku yang konsisten. Apa yang dijanjikan caleg adalah nyata apa yang akan dia kerjakan di lapangan. <i>Track-record</i> moral caleg dapat dilihat dari konsistensi apa yang telah caleg tersebut lakukan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, masyarakat dan lingkungan kerjanya selama ini.

1.2.Pelajari betul bagaimana keberanian  caleg dalam membela dan memperjuangkan kebijakan pendidikan yang bertentangan dengan nurani dan pelanggaran hak-hak anak. Apakah caleg termasuk yang mencari aman hanya mengikuti kebijakan partai dan mengenyampingkan nurani? Disini kita bisa melihat apakah caleg tersebut adalah pejuang sejati yang jujur atau seorang oportunis. Apakah caleg berani membela kaum minoritas yang lemah? Apakah caleg berani menegur dan mencegah kejahatan seperti kasus pungli yang marak di bidang pendidikan? Dengan mengetahui ini, minimal kita bisa yakin bahwa caleg tersebut akan konsisten memperjuangkan kebenaran demi pendidikan yang berkeadilan bagi masyarakat.
<ol>
	<li>Kapasitas Intelektual</li>
</ol>
2.1.Caleg harus memiliki kompetensi keilmuan dan keluasan wawasan. Jangan terjebak dengan banyaknya ijazah atau deretan gelar yang berderet panjang di depan atau di belakang nama caleg. Secara psikologis, semakin panjang gelar berderet menunjukan semakin tidak percaya diri pada diri caleg. Terlebih gelar haji atau hajah bukan menjadi kriteria ukuran kecerdasan, karena itu bukan merupakan gelar akademik.

2.2.Asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin baik kualitas berpikirnya. Ini belum tentu. Kenapa? Pendidikan tinggi memang bisa membantu kematangan integritas intelektual seseorang. Faktanya, sudah terbukti banyak caleg di negeri ini yang bergelar tinggi dan mengantungi ijazah yang meyakinkan di atas kertas namun kualitas berfikirnya mengkhawatirkan. Indikator caleg cerdas adalah terletak pada kemampuan berpikir abstrak dan holistik dalam menulis konsep, berbicara sekaligus memberikan respon yang tepat untuk memecahkan masalah.

2.3.Caleg harus paham kebijakan-kebijakan pendidikan seperti penerapan kurikulum 2013 yang menyisakan banyak persoalan di lapangan, persoalan organisasi guru yang banyak tersandera oleh birokrasi, kondisi kerja guru yang nilai UKG-nya masih rendah, persoalan UN yang terus menghantui peserta didik yang masih menyisakan disparitas pendidikan yang tidak merata di hampir semua wilayah di Indonesia, kebijakan pungutan liar maupun pungutan yang  dilegalkan namun memberatkan orangtua di sekolah-sekolah.

2.4.Caleg harus memiliki keluasan dan kedalaman pengetahuan bahwa pendidikan adalah berbeda dengan persekolahan. Artinya, caleg harus memikirkan nasib anak-anak yang berbakat atau anak yang tidak mampu secara eknonomi untuk tetap mendapatkan pelayanan pendidikan di luar sekolah yang setara dengan pelayanan  pendidikan formal.
<ol>
	<li>Paham Aturan Hukum</li>
</ol>
3.1.Caleg akan berhadapan dengan tumpukan dokumen pendidikan yang bersifat multidimensi untuk dipecahkan. Karena itu, caleg harus memiliki pemahaman mendalam mengenai aturan-aturan hukum tata kelola di bidang pendidikan yang bersifat kompleks. Aturan sisdiknas, mendiknas, peraturan menteri, peraturan otonomi kepala daerah di dalam mengelola aturan pendidikan haruslah dikuasai dengan baik oleh caleg di bidang pendidikan.

3.2.Caleg akan menghadapi bentuk pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang mengalami diskriminasi di bidang pendidikan. Golongan anak berkebutuhan khusus, difabel, minoritas, hak-hak guru yang diabaikan adalah pekerjaan rumah besar bagi caleg di bidang pendidikan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam bidang pendidikan.

Mengingat beratnya tugas caleg di bidang pendidikan, maka kita harus jeli di dalam memilih kriteria caleg di bidang pendidikan yang berkualitas.  Memilih caleg di bidang pendidikan yang asal-asalan dampaknya akan sangat luar biasa. Ibaratnya, jika kita salah membangun jembatan, maka yang akan runtuh adalah jembatan itu secara fisik, tetapi jika salah konsep membuat kebijakan pendidikan, maka yang akan menjadi korban adalah anak-anak generasi penerus dan itu artinya mereka yang kelak akan memanen keruntuhan peradaban bangsa. Cerdas memilih. Tepat memilih. Bijak memilih. Selamat memilih.
<p style="text-align: center;" align="center">*** <span style="line-height: 1.5em;">Ifa H. Misbach,</span><i style="line-height: 1.5em;"> psikolog pendidikan karakter</i></p>