Yang terpenting dari seorang wakil rakyat adalah dapat dipercaya. Ia harus orang yang jujur. Dan, ciri orang jujur adalah berani <b>TRANSPARAN</b>. Ia tidak ada yang disembunyikan kepada rakyat. Pertanyannya, bagaimana kita mengukur transparansi?

Di sini, kita ingin tahu sejauh mana calon wakil rakyat (baik yang baru maupun yang <i>incumbent</i>) bersedia membuka data-data tentang dirinya dan merancang program ke depan agar ia selalu dapat berhubungan dengan konstituennya. Mereka dapat menggunakan kegiatan tatap muka langsung maupun medium internet dalam menjalankan transparansi.

Dalam menuntut transparansi ini, kita tidak perlu meminta DPD, DPR maupun DPRD untuk mengeluarkan bukti absensi serta undang-undang atau peraturan yang pernah dibuat para wakil rakyat <i>incumbent</i>. Kita juga tidak perlu menuntut KPK Â untuk mengeluarkan daftar kekayaan wakil rakyat. (Namun, pada kenyataannya, syukurnya KPK sudah membuka data tersebut.)

Yang kita tuntut adalah para wakil rakyat dan calon wakil rakyat baru itu sendiri untuk bersikap terbuka. Kita tantang mereka untuk transparan. Kita sebaiknya hanya memilih calon yang berani transparan. Jangan pilih yang tak bersedia buka-bukaan. Kesediaan untuk bersikap transparan seharusnya menjadi kode etik baru untuk para politisi, pejabat dan calon pejabat publik.

Para wakil rakyat yang dapat dipilih kembali adalah mereka yang bersedia membuka laporan kekayaannya kepada KPK, idealnya untuk tahun 2009 dan 2013/2014. Berdasar data tersebut kita akan bisa membandingkan dan menilai wajarkah kenaikan kekayaan mereka selama menjabat. Data tersebut juga bisa membuka informasi baru bilamana ada kekayaan yang ternyata tak dilaporkan. Jadi, kita sebaiknya tidak memilih kembali wakil rakyat yang tak mau membuka data kekayannya, apalagi mereka yang tak lapor ke KPK.

Juga, para wakil rakyat yang dapat dipilih kembali adalah mereka yang bersedia membuka lembar absensinya selama menjabat di DPD, DPR dan DPRD. Seharusnya mereka sendiri yang berinisiatif mencari data ke sekretariat dewan dan mempublikasikannya kepada publik calon pemilih. Kita sebaiknya tidak memilih kembali mereka yang tidak bersedia menyiapkan dan mempublikasikan data, apalagi yang sering bolos sidang.

Wakil rakyat yang dapat dipilih kembali juga harus bersedia membuka data undang-undang dan peraturan yang ikut dibuat dan disetujuinya selama menjabat. Kita sebaiknya tidak memilih mereka yang tak mau membuka data hasil kerjanya, apalagi yang pernah membuat peraturan yang merugikan masyarakat.

Bagi calon baru, yang belum pernah menjadi wakil rakyat, kita boleh menuntut mereka berbagi daftar kekayaan saat ini untuk bisa kita bandingkan dengan 5 tahun ke depan. Kita sebaiknya memilih calon wakil rakyat yang berkomitmen pada keterbukaan. Kita sebaiknya tidak memilih mereka yang tidak bersedia membuka data kekayaannya.

Juga, bagi calon baru, kita boleh menuntut mereka mempublikasikan bukti ijazah pendidikannya, berbagi soal kiprah sosialnya selama ini (misalnya aktivitas sosial di mana ia aktif) serta prestasi-prestasi yang pernah diraihnya. Kita sebaiknya memilih calon wakil rakyat yang memiliki <i>track record</i> kegiatan sosial yang meyakinkan dan mau berbagi.

Calon wakil rakyat yang baik seharusnya membuka jalur komunikasi dengan konstituen, bisa melalui kehadiran posko untuk bertemu dan mengadu, acara pertemuan rutin dengan konstituen, akun Twitter danÂ  Facebook, alamat e-mail, BBM group, nomor kontak untuk menerima SMS, website pribadi dan banyak cara lainnya. Kita sebaiknya memilih calon wakil rakyat yang siap atau bahkan sudah menyediakan jalur komunikasi dengan konstituen tersebut. Ini juga bagian dari transparansi.

Demikianlah poin-poin yang dapat kita gunakan untuk mengukur transparansi dari seorang calon wakil rakyat. Pemilu 2014 adalah momen bagi kita untuk memperbaiki hubungan dan kontrak politik antara rakyat dan mereka yang mewakilinya. Kita ingin mempekerjakan wakil rakyat yang jujur. Mereka harus berani transparan. Kita sebaiknya tidak memilih orang-orang yang hanya pandai berorasi tetapi tidak mau transparan.